Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI) bersama dengan sejumlah instansi pemerintah menghadiri Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Desain Naskah Pra Kebijakan “Evaluasi Kebijakan Layanan Pengumuman Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Dalam Mendukung Asas Publisitas, Kepastian Hukum dan Pembuktian Badan Usaha”, pada hari Jumat, 20 September 2024 secara daring yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Republik Indonesia.

Salah satu tujuan dari FGD ini yaitu untuk menggali data dan informasi aspek-aspek urgensi evaluasi kebijakan Layanan Pengumuman BN TBN. Oleh karena itu, Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkum HAM RI melaksanakan Evaluasi Kebijakan Layanan Pengumuman Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Dalam Mendukung Asas Publisitas, Kepastian Hukum dan Pembuktian Badan Usaha.

BN TBN merupakan koran atau media resmi yang diterbitkan Pemerintah Indonesia yang berfungsi untuk mengumumkan peraturan perundang-undangan dan pengumuman resmi lainnya. Perum PNRI merespon dengan sangat positif atas FGD tersebut, karena sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 (PP 72) Tahun 2012 bahwa Perum PNRI adalah satu-satunya perusahaan yang ditugaskan langsung untuk mencetak dan menyebarluaskan BN TBN. Tentunya ini juga dapat mengoptimalkan pengelolaan peran serta Perum PNRI dalam BN TBN.

FGD ini menghadirkan narasumber seorang ahli yang berpengalaman dan berpengetahuan luas dalam bidang hukum yaitu Dr. Winanto Wiryomartani, S.H.,M.Hum. Dosen Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Disamping itu, Turut hadir dari Perum PNRI Caretaker General Manager Pemasaran, Edward dan Assistant Manager BN TBN, Evan Hasbullah.

Melalui FGD ini, diharapkan dapat mengumpulkan data primer dari Informan yakni Peserta Kegiatan dari perwakilan Instansi yang berkaitan sebagai Penerima Manfaat atas Layanan Pengumuman BN TBN serta tercipta solusi-solusi yang konkret.