Tangerang, Kamis, 24 Juni 2021. Dalam rangka pembahasan administrasi bidang partai politik menjelang pemilu, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (DitJen AHU) Kementerian Hukum & HAM RI, menyelengarakan Rapat Konsiyering Penyelesaian Permasalahan di Bidang Partai Politik (Parpol) yang salah satu pembahasan diantaranya terkait Pendaftaran Parpol pada Berita Negara (BN) dan Tambahan Berita Negara (TBN).

Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, rapat yang digelar mulai 24-26 Juni 2021 ini dihadiri oleh oleh Direktur Tata Negara Kementerian Hukum & HAM RI, Baroto; Kepala Sub Direktorat Partai Politik, Tjasdirin beserta Jajaran pejabat DitJen AHU. Pada kesempatan tersebut turut diundang Perum PNRI yang diwakili oleh Direktur Produksi & Pemasaran Perum PNRI, Akbar Ramli, General Manager Pemasaran, Rido Najemi Sukri, dan Asisten Manager BN TBN, Efan Hasbulah.

Perum Percetakan Negara RI (Perum PNRI) merupakan BUMN yang ditugaskan langsung oleh Pemerintah melalui PP 72 Tahun 2012 untuk mencetak dan menyebarluaskan Berita Negara dan Tambahan Berita Negara. Tidak hanya itu, Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, pengelolaan administrasi penomoran Berita Negara dan Tambahan Berita, pencetakan Naskah Pidato Kenegaraan, serta pencetakan dan/atau penyebarluasan dokumen resmi Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan lembaga, badan, komisi, serta dewan yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang juga merupakan ranah penugasan dan kompetensi Perum PNRI sesuai PP tersebut.

Rapat dibuka oleh Direktur Tata Negara Kementerian Hukum & HAM RI, Baroto. “Ada beberapa Partai Politik di Indonesia yang dalam waktu dekat ini akan melakukan pendaftaran ulang pada Ditjen AHU, dimana sesuai aturan 2,5 tahun sebelum Pilpres dilaksanakan, seluruh parpol wajib melakukan pendaftaran” ujar Baroto.

Direktur Pemasaran dan Produksi Perum PNRI, Akbar Ramli berkomitmen penuh dalam mendukung upaya yang akan dilakukan oleh DitJen AHU. Selain itu, hal ini juga merupakan bentuk optimalisasi penugasan dalam PP 72 Tahun 2012. “Prinsipnya PNRI akan mensupport terkait penyelesaian permasalahan partai politik dan data-data yang dibutuhkan oleh Subdit Partai Politik di Kementerian Hukum dan HAM RI”, Ujar Akbar.

Rapat dilanjutkan dengan rapat teknis dipimpin oleh Kasubdit Partai Politik, Kemnkumham RI, Tjasdirin dengan narasumber dari Perum PNRI, Efan Hasbullah selaku Asmen BN TBN dengan membahas hal-hal yang mendasari pengumuman Partai Politik dalam Berita Negara. Selanjutnya untuk mengakselerasi hal tersebut, dalam waktu dekat akan dilakukan MoU antara Perum PNRI dengan Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kolaborasi yang sudah sejak lama terjalin antara Kemenkum HAM RI dengan Perum PNRI dapat terus menjaga konsistennya dalam mendukung upaya-upaya Pemerintah secara penuh dalam hal kualitas pelayanan khususnya pada layanan Berita Negara dan Tambahan Berita Negara.